Dukung Tambang Batu Gamping PT DJM, Ratusan Warga Desa Laroue Lakukan Aksi Demo di Kantor Bupati Morowali 

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Ratusan warga Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, menggelar aksi unjuk rasa mendukung adanya investasi dan tambang batu gamping di desa mereka.

Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Laroue pro keadilan, menggelar aksi di Rujab Bupati Morowali yang sementara dipakai untuk Kantor Bupati Morowali, pada Selasa (24/09/2024).

Baca juga: LaNyalla Ingatkan Tugas Suci Mahkamah Konstitusi

Koordinator aksi Rasimin mengatakan aksi itu merupakan bentuk protes masyarakat kepada penjabat bupati, yang memberikan surat peringatan untuk Kepala Desa Laroue. Kepala desa kata dia, dianggap telah meresahkan masyarakat karena mendukung investasi di wilayahnya.

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

"Kepala desa mendukung ratusan masyarakat yang ingin ada tambang batu gamping. Tetapi pemkab memberikan surat peringatan (SP) sampai tiga kali, " ungkapnya.

Selain menggelar unjuk rasa, aliansi kata dia, telah mengirimkan surat resmi kepada Pj Bupati Morowali. Surat itu berisikan beberapa poin, diantaranya, meminta pemerintah daerah melakukan klarifikasi, hak jawab kepada Kepala
Desa Laroue, sebagai upaya untuk mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik.

Baca juga: TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Mendukung sepenuhnya dan menyatakan menolak segala bentuk tindakan Pemerintah Daerah yang mengarah pada pemberhentian Kepala Desa Laroue. Aliansi akan terus menyuarakan tuntutan, sampai Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Desa Laroue tidak mnemiliki cukup bukti untuk diberhentikan.

Baca juga: Berkas Perkara Kasus Pembunuhan Berencana di NTT Sudah Tahap I

Rasimin mengungkapkan salah satu alasan diterbitkannya surat peringatan untuk kepala desa, akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan BPD Laroue yang menolak PT. DJM untuk berinvestasi di Desa Laroue dan menuntut diberhentikannya Kepala Desa Laroue. 

Kata dia, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, aksi demontrasi tersebut adalah hak asasi manusia, bukan dinaknai sebagai bentuk tindakan yang meresahkan masyarakat.

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

"Aksi puluhan warga di Desa Laroue, tidak bisa dianggap meresahkan masyarakat. Dan tidak bisa dijadikan alasan pemerintah daerah mengeluarkan surat peringatan sampai tiga kali untuk kepala desa, " katanya menegaskan.

(***)